Kode-kode yang Digunakan Kejaksaan dalam Proses Pidana

Istilah P-21, P-16, P-18, P-19 yang berhubungan dengan proses perkara pidana merupakan kode administrasi perkara pidana kejaksaan yang tertuang dalam Keputusan JaksaAgung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang PerubahanKeputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara TindakPidana.

Kode-kode tersebut adalah kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana.

Kode Administrasi Perkara Pidana di Kejaksaan adalah sebagai berikut:

P-1      Penerimaan Laporan (Tetap)

P-2      Surat Perintah Penyelidikan

P-3      Rencana Penyelidikan

P-4      Permintaan Keterangan

P-5      Laporan Hasil Penyelidikan

P-6      Laporan Terjadinya Tindak Pidana

P-7      Matrik Perkara Tindak Pidana

P-8      Surat Perintah Penyidikan

P-8A    Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan

P-9      Surat Panggilan Saksi / Tersangka

P-10    Bantuan Keterangan Ahli

P-11    Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli

P-12    Laporan Pengembangan Penyidikan

P-13    Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan

P-14    Surat Perintah Penghentian Penyidikan

P-15    Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara

P-16    Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana

P-16A Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

P-17    Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan

P-18    Hasil Penyelidikan Belum Lengkap

P-19    Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi

P-20    Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis

P-21    Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap

P-21A  Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap

P-22    Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

P-23    Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

P-24    Berita Acara Pendapat

P-25    Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara

P-26    Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

P-27    Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan

P-28    Riwayat Perkara

P-29    Surat Dakwaan

P-30    Catatan Penuntut Umum

P-31    Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)

P-32    Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili

P-33    Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB / APS

P-34    Tanda Terima Barang Bukti

P-35    Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan

P-36    Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan

P-37    Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / Terpidana

P-38    Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / terdakwa

P-39    Laporan Hasil Persidangan

P-40    Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN / Penetapan Hakim

P-41    Rencana Tuntutan Pidana

P-42    Surat Tuntutan

P-43    Laporan Tuntuan Pidana

P-44    Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan

P-45    Laporan Putusan Pengadilan

P-46    Memori Banding

P-47    Memori Kasasi

P-48    Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan

P-49    Surat Ketetapan Gugurnya / Hapusnya Wewenang Mengeksekusi

P-50    Usul Permohanan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

P-51    Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat

P-52    Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat

P-53    Kartu Perkara Tindak Pidana

(pida)